Network
LINGKAR KEDIRI – Mengawali pemerintahan Joe Biden, pemerintah China mengumumkan sanksi terhadap 28 pejabat tinggi era pemerintahan Trump, termasuk Mike Pompeo.
Selain itu, China juga mengatakan ingin bekerjasama dengan pemerintahan baru Presiden Joe Biden.
Hal tersebut disampaikan pada Rabu, 20 Januari 2021. Sanksi yang dijatuhkan China ke Pompeo tersebut menyusul tuduhan Pompeo di akhir pemerintahan Trump yang mengatakan China melakukan genosida terhadap Muslim Uighur.
Baca Juga: Atta Halilintar Siap Nikah! Beli Rumah Baru dan Siapkan Ruangan untuk Calon Buah Hati
Anthony Blinken yang didapuk sebagai Menteri Luar Negeri baru Amerika Serikat (AS), juga turut membenarkan penilaian Pompeo tersebut.
Menurut China, Pompeo selama ini telah banyak mencampuri urusan dalam negerinya, merongrong kepentingan China, menyinggung rakyat China dan juga mengganggu hubungan China-AS.
Selain Pompeo, pejabat era Trump lain yang dijatuhi sanksi tersebut adalah Penasihat Keamanan Nasional Robert O’Brien dan John Bolton, kepala perdagangan Peter Navarro, Menteri Kesehatan Alex Azar, duta besar PBB Kelly Craft dan mantan ajudan utama Trump, Steve Bannon.
Baca Juga: Cek Fakta: Krisis Kain Kafan, Jenazah Gempa Mamuju Dibungkus Daun Pisang? Simak Faktanya
Sanksi terhadap 28 nama mantan pejabat tinggi era Trump tersebut juga termasuk larangan kepada keluarga dekat untuk memasuki China, Hongkong, Makau serta larangan melakukan hubungan bisnis dengan China.
Mike Pompeo dan juga pejabat lainnya tidak menanggapi terkait sanksi China tersebut.
Seorang pakar sanksi dari Atlantic Council Brian O’Toole, melihat sanksi China tersebut merupakan balasan terhadap pernyataan politik yang berlebihan dari para pejabat tingga era Trump tersebut.
Baca Juga: Terkait Isu Jokowi Telah Melanggar UU Penanggulangan Bencana, Moeldoko Angkat Bicara
"Saya menduga mereka akan kembali menerapkan kasus-per kasus daripada pembatasan yang dirumuskan dengan baik," kata Brian, seperti dikutip Lingkar Kediri dari ANTARA.
Brian juga menyebutkan bahwa sanksi yang diumumkan China tersebut merupakan ekspresi penghinaan yang tidak biasa karena menyasar para pejabat yang sudah lengser.
Diketahui sebelumnya, Pompeo di minggu-minggu terakhir jabatanya telah mengeluarkan beberapa pernyataan kontroversial tentang pemerintahan China.
Baca Juga: 3 Bulan Dikabarkan Menghilang Tanpa Jejak, Ternyata Jack Ma Ditemukan Sedang Lakukan Tugas Mulia
Terakhir, pada Selasa, 19 Januari 2021, Pompeo menyatakan bahwa China telah melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Uighur.
Blinken juga setuju dengan penyataan Pompeo tersebut dengan menyebutkan beberapa data lapangan yang telah ditemukan.
"Memaksa pria, wanita, dan anak-anak ke dalam kamp konsentrasi; sebenarnya mencoba mendidik kembali mereka untuk menjadi penganut ideologi Partai Komunis China, semua itu menyuarakan upaya melakukan genosida," kata Blinken.
Baca Juga: BNPB Sebut Seluruh Daerah di Indonesia Berpotensi Gempa Bumi, Kecuali Pulau yang Satu Ini!
Tim penilai PBB mengatakan setidaknya ada 1 juta orang Uighur dan Muslim lain yang ditahan di kamp-kamp di China.
Namun, sampai saat ini China tetap menolak tuduhan pelanggaran di wilayah Xinjiang tersebut.
"Pompeo membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini cuma kebohongan besar lain," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menanggapi tuduhan Pompeo.
Baca Juga: Setelah Lengser Donald Trump Jelaskan Langkah Politik, Nama Indonesia juga Disebut oleh Pejabatnya
Hua bahkan menyebut Pompeo sebagai politisi yang terkenal karena berbohong dan menipu.
"Politisi AS ini terkenal karena berbohong dan menipu, membuatnya jadi bahan tertawaan dan seorang badut," tutur Hua.
Hua mengatakan China berharap dapat bekerjasama dengan pemerintahan baru AS dibawah kepemimpinan Joe Biden dalam semangat saling menghormati dan menangani perbedaan.***
