Network
Dalam satu tahun terakhir, pemerintah ketiga negara itu telah mengeluarkan teguran diplomatik, keluhan, dan penolakan atas klaim maritim China yang luas di LCS. Semua itu melalui Komisi PBB untuk Batas Landas Kontinen.
“Prancis, Jerman, dan Inggris menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan kebebasan laut lepas tanpa hambatan, khususnya kebebasan navigasi dan penerbangan, dan hak lintas damai yang diabadikan dalam (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), termasuk di Laut Cina Selatan,” jelas catatan itu seperti dilansir zonajakarta.com dari Radio Free Asia (RFA) dan Galamedianews, Jumat 18 September 2020.
Ketiga negara tersebut juga menekankan bahwa 'hak bersejarah' atas perairan LCS tidak sesuai dengan hukum internasional.
Baca Juga: 180.000 Penerima Kartu Prakerja Resmi Dicabut, Pihak Manajemen: Sayang Sekali Tidak Dimanfaatkan
"Ingat bahwa putusan arbitrase dalam kasus Filipina versus China tertanggal 12 Juli 2016 dengan jelas menegaskan hal ini," tegas ketiganya.
Catatan tersebut juga menolak bagian lain dari sikap China atas perairan yang disengketakan. Disebutkan bahwa pulau-pulau buatan, seperti yang dibuat oleh China di LCS melalui reklamasi tanah dan pengerukan pasir, tidak dapat menghasilkan hak maritim seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE) di bawah UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
Catatan itu juga menjelaskan bahwa Prancis, Jerman, dan Inggris tidak mengakui pengelompokan batu dan pulau kecil di Paracel oleh China, menjadi sebuah kepulauan yang akan menghasilkan garis pangkal lurus.
Baca Juga: TikTok Resmi Dilarang Mulai Besok, Begini Dampaknya dari Tindakan Trump Terhadap Aplikasi China itu
Garis pangkal lurus adalah garis secara lurus yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar di kepulauan atau wilayah yang dimaksudkan untuk membatasi, sehingga secara efektif dapat memaksimalkan wilayah yang dimilikinya.
Paracel adalah sekumpulan batu dan pulau kecil di bagian utara Laut Cina Selatan dan menjadi sengketa antara Cina, Vietnam, dan Taiwan.
