Network
LINGKAR KEDIRI – Moh Abdi Suhufan, koordinator nasional Destructive Fishing Watch (DFW) menyatakan evaluasi yang dilakukan pasca penangkapan kasus ekspor benih lobster oleh Edhy Prabowo.
Ia mengatakan, jangan berhenti hanya soal izin ekspor benih lobster, tetapi harus diperluas ke kebijakan perizinan lainnya.
Abdi Suhufan mengingatkan pentingnya sistem perizinan lain pada sektor kelautan dan perikanan selain izin benih lobster.
Baca Juga: Login www.pln.co.id, Dapat Token Listrik Gratis PLN Desember 2020 via Web atau Chat WA
Baca Juga: BMKG: Prakiraan Cuaca Jawa Timur 1 Desember 2020, Beberapa Daerah Berpotensi Hujan Petir
Sistem izin lain tersebut juga perlu mendapat pengawasan semua pihak terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Terdapat kewenangan perizinan lain di KKP yang rawan seperti pertambakan, tata ruang pesisir dan laut, reklamasi dan izin kapan ikan,” tidur Abdi Suhufan di Jakarta pada Selasa 1 Desember 2020.
Abdi Suhufan berpendapat, potensi pidana korupsi terkait kasus ekspor benih lobster walaupun kecil akan memiliki dampak berarti.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari ini, 1 Desember 2020: Keuangan Taurus Saat Ini Membuat Tidak Percaya Diri
Tidak hanya berdampak pada psikologis, namun akan menjadi semacam peringatan bahwa hal tersebut menandakan sektor kelautan dan perikanan masih rawan terjadi praktik korupsi.
“Dampak psikologisnya besar dan jika tidak terungkap akan menjadi pintu masuk praktik korupsi lain di sektor kelautan dan perikanan,” lanjut Abdi
Di sisi lain, Abdi juga menyorot kewenangan perizinan di KKP.
Baca Juga: Polisi Telah Siapkan ‘Raisa’, Namun Habib Rizieq Belum Datang Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya
Ia berpendapat apabila kewenangan perizinan di KKP tidak ditata dengan baik akan mengundang praktik percaloan atau broker yang berkelindan dengan kekuasaan atau oligarki.
Selanjutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi dengan menutup celah korupsi kebijakan, suap dan percaloan yang dapat membawa dampak ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat.
“Caranya dengan membangun sistem pencegahan korupsi di internal KKP dan pilih orang baik yang berintegritas,” kata Abdi.
Baca Juga: Hingga Berikan Rapor Merah, Jokowi Tegur Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Karena Masalah Ini
Dilansir dari laman Antara, sebelumnya, seorang Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) bernama Tama S Langkun menyatakan persoalan terkait ekspor benih lobster memiliki permasalahan baik dari segi hulu hingga hilirnya.
“Konteks ekspor benih lobster, permasalahannya dari hulu hingga ke hilir,” ujar Tama Langkun dalam forum diskusi dari tentang Tata Ulang Ekspor Bibit Lobster senin 30 November 2020.
Menurutnya sejumlah permasalahan hulu seperti dalam perizinan antara lain terkait kuota dan berdasarkan informasi dari pelaku usaha yang datang ke ICW, ada perusahaan yang memenuhi persyaratan tetapi tidak mendapatkan izin ekspor.
Baca Juga: Disebut Kabur dari RS, FPI: Yang Bilang Habib Rizieq Kabur Diduga Orang Sakit Jiwa Tingkat Tinggi
Ia mengatakan bahwa, perizinan yang diberikan seharusnya diberikan dengan cara yang patut, penuh pengawasan, serta menjunjung tinggi aktivitasnya.
Dari segi hilir terkait adanya penentu satu perusahaan kargo saja yang memonopoli upaya untuk melakukan ekspor benih lobster.
“Probem ini menjadi catatan bagi kita untuk bisa terlibat dalam fungsi pengawasan dan mengawal proses yang sekarang terjadi,” tutur Tama.
Baca Juga: Anies Baswedan Terpapar Covid-19, Pengambilan Keputusan Pemerintahan DKI Jakarta Tak Ada Masalah
Staf khusus menteri juga menjadi sorotan untuk menjadi penentu perusahaan mana yang bisa melakukan ekspor setelah berkoordinasi dengan asosiasi terkait.
“Selayaknya sudah ada perbaikan di internal KKP, terlebih sudah sejak lama ada catatan dari Ombudsman yang mempermasalahkan terkait ekspor benih lobster,” ujarnya.***
