Network
LINGKAR KEDIRI – Beberapa hari terakhir Presiden Joko Widodo sampaikan pernyataannya terkait beberapa peristiwa yang terjadi.
Lebih lanjut, tanggapan Presiden Jokowi diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Beberapa yang menjadi sorotan adalah peristiwa penembakan di Sigi dan penembakan enam anggota FPI.
Baca Juga: Waduh! ILC Akan Cuti Panjang di Tahun 2021, Begini Respon Fadli Zon dan Netizen
Terkait hal tersebut, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra meminta agar Presiden Jokowi menjalankan sendiri tanggung jawab negara untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).
Azyurmadi menyampaikannya secara daring dalam acara Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
“Presiden Jokowi jangan memindahkan tanggung jawab negara dan pemerintahannya kepada Komisi Nasional (Komnas) HAM. Itu membikin orang kemudian kritis dan jengkel sama pemerintahan, termasuk juga sama Presiden Jokowi,” kata Azyumardi di Jakarta pada Selasa, 15 Desember 2020 dilansir Lingkar Kediri dari Antara.
Baca Juga: Masih Malas Bangun Pagi? ini loh 4 Manfaatnya Bagi Kesehatan, Yuk Simak!
Baca Juga: Stop Berpikir Negatif! Kenali 3 Manfaat Berpikir Positif Bagi Kesehatan yang Jarang Diketahui Orang
Menurutnya, Komas HAM hanya bisa melakukan penelitian tentang kasus pelanggaran HAM dan menyidiki laporan yang didapat dari masyarakat.
Kemudian, untuk menindak para pelanggar HAM, kewenangan tersebut dimiliki oleh pemerintah dan tidak dimiliki oleh Komnas HAM.
“Mana bisa Komnas HAM menyelesaikan itu, menyelidiki dan meneliti bisa. Akan tetapi, untuk menindaklanjuti, misalnya menindak para pelanggar HAM, itu tidak bisa (Komnas HAM). Itu harus pemerintah,” lanjutnya.
Baca Juga: Walau Tidak Rilis Album, Jennie BLACKPINK Jadi Salah Satu Solois Wanita K Pop Terlaris Tahun 2020
Kemudian ia juga menyinggung perbedaan isi pidato Presiden Jokowi terkait peristiwa penembakan di Sigi dan penembakan enam anggota FPI.
Menurutnya kedua peristiwa itu telah menimbulkan pertanyaan di publik tentang keadilan hukum dan HAM di Indonesia.
“Itulah yang kemudian menyinggung rasa ketidakadilan itu. Dan itu yang kami harapkan ada perubahan, terimakasih,” pungkasnya dalam acara yang membahas riset para profesor LIPI tentang Mewujudkan Harmoni dalam Kebinekaan: Masalah dan Solusinya tersebut.
Baca Juga: Punya 7 Tanda ini? Berarti IQ Anda Tinggi! Salah Satu Tandanya yaitu Selera Humor yang Gelap
Lebih lanjut, dalam forum tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.***
