Network
Kemudian, untuk afirmasi di bidang politik, Mahfud menjelaskan pemerintah memberi peluang-peluang khusus yaitu gubernur dan wakil gubernur di Papua dan Papua Barat harus orang asli Papua. Kebijakan tersebut menurutnya tidak ada di daerah lain.
“DPRD Papua juga diberi kuota, bahwa 25% harus orang asli Papua. Itu afirmasi di bidang politik,” ungkapnya.
Baca Juga: Denny Darko Meramalkan Aurel Hermansyah Akan Kembali Hamil Tahun Depan: Saya Rasa Anaknya Laki-laki
Sementara, di bidang pendidikan, Mahfud mengatakan pemerintahan juga punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Program itu menurutnya untuk memfasilitasi orang asli Papua yang ingin masuk universitas terbaik di Indonesia bisa diterima dengan perlakuan khusus.
“Mau ke UI, ITB, UGM, Undip, Unhas, IPB, dan seterusnya, dengan sekadar rekomendasi dan syarat formalitas lulusan SMA formal, tanpa ikut tes yang umum karena diberi data program Saudara Papua atau kita menyebutnya Adik Papua,” terangnya.
Baca Juga: Hari Kebangkitan Nasional, Megawati: Pancasila Jangan Jadi Jargon Tapi Diimplementasikan
Dalam hal bekerja di pemerintahan, kata Mahfud MD, Presiden juga sudah menegaskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, baik kementerian maupun lembaga, agar merekrut orang asli Papua untuk bekerja.
"Singkatnya, rekrutmen pegawai negeri di seluruh Indonesia harus memberi perlakuan khusus kepada orang Papua," tuturnya.
Sedangkan soal keuangan di Papua yang menurut Mahfud banyak orang beranggapan pemerintah hanya mengambil hartanya dan membuat tanah mutiara hitam miskin.
