Network
LINGKAR KEDIRI – Demo berujung kerusuhan pasca pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja semakin memanas dan meluas. Bahkan bukan hanya di Jakarta, demo juga terjadi hampir diseluruh kota di Indonesia. Jakarta, Malang, dan Jogja adalah tiga kota dengan peserta demo sangat banyak dan berujung bentrok dengan pihak kepolisian.
Kamis 8 Oktober 2020, aksi demo dari berbagai kota digelar serentak untuk menolak pengesahan Omnibush Law UU Cipta Kerja. Peserta aksi bukan hanya dari para buruh, namun juga mahasiswa dan kelompok masyarakat terkait.
Baca Juga: Website DPR Diretas! Hacker Mengganti Dengan: Dewan Penghianat Rakyat, Aksi Tolak Omnibus Law?
Omnibus Law adalah istilah untuk perundang-undangan yang mengatur bermacam-macam hal yang terpisah dan berbeda. Dapat diartikan, UU Cipta Kerja menjadi UU yang memayungi berbagai undang-undang lain.
Baca Juga: Verifikasi Akun ShopeePay, Ada Fitur Tambahan dan Promo Lainnya, Begini Caranya
- Demo Tolak Omnibus Law di Jakarta (8/10)
Gelombang demontrsi tolak Omnibus Law di Jakarta telah meledak sejak 5-7 Oktober 2020, dalam tiga hari berturut-turut. Polda Metro Jaya total menangkap 400 peserta aksi, sebanyak 6 mahasiswa Universitas Pelita Bangsa (UPB) dalam kondisi kritis usai bentrok dengan pihak kepolisian, di Kawasan Industri Jababeka, Rabu lalu.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kabur Saat Puluhan Ribu Rakyatnya Demo Tolak Omnibus Law, Menghilang Kemana?
Walaupun demikinan, demonstrasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya masih tetap berlanjut dengan masa yang lebih banyak pada hari ini, Kamis (8/10). Bentrok antara peserta demo dan pihak kepolisian pun tidak terhindarkan.
Dikutip LINGKAR KEDIRI dari ANTARA, ribuan peserta demo menolak Omnibus Law menggelar longmarch yang menutup Jalan Salemba dan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Hingga Kamis siang, sekitar pukul 13.30 WIB, jalan Salemba Raya dari simpang tiga Rumah Sakit St Carolus sudah tertutup massa.
Lalu, di Simpang Harmoni, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto mengajak massa aksi yang ada di sana bernegosiasi terkait rencana aksi yang ditujukan ke Istana Negara.
Baca Juga: Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Berujung 6 Mahasiswa UPB Kritis!
"Mari berbicara, kita atur supaya tidak berbenturan," kata Heru dari mobil Pengurai Massa, Kamis siang. Negosiasi itu sempat berlangsung selama 15 menit.
Namun, kemudian Petugas kepolisian lantas menembakkan gas air mata, dan menyemprotkan air dengan water canon, setelah peserta demo yang masuk dari Simpang Harmoni berkumpul dengan peserta demo lainnya di titik Patung Kuda Arjuna Wiwaha.
"Kembali saya ingatkan anda sudah tidak tertib dan anarkis, apabila masih anarkis saya akan mengambil tindakan tegas, persiapan tembak," kata Kapolres Heru Novianto sebelum polisi menembakkan gas air mata dan semprotan air ke arah massa demo.
Baca Juga: Demo Besar Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, Arif Maulana: Kepolisian Tidak Netral
Satu pos polisi di depan pintu masuk kawasan Monumen Nasional (Monas), yang berada di dekat Patung Arjuna Wiwaha, juga dilaporkan dibakar oleh massa pendemo. Dan beberapa kerusakan disekitar lokasi demo.
- Demo Tolak Omnibus Law di Malang, Jawa Timur (8/10)
Malang termasuk kota yang memiliki banyak Universitas ternama, demo penolakan Omnibus Law dari buruh dan para mahasiswapun tak dapat terhindarkan.
Sejak pukul 10.00 WIB peserta demo sudah mulai berkumpul didepan gedung DPRD Kota Malang, dengan jumlah yang bertambah semakan banyak. Namun ratusan pihak kepolisian juga sudah siap bersiaga dan memasang pagar kawat berduri di depan Gedung DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang, yang berlokasi sebelahan.
Baca Juga: Mengungkap Mitos Ratu Kidul Tsunami Purba dan Potensi Tsunami 20 Meter Selatan Pulau Jawa, Simak!
Demo tersebut pada awalnya berlangsung damai. Akan tetapi, beberapa kali sempat terjadi kericuhan. Peserta demo melemparkan batu, menyalakan api, dan petasan. Polisi kemudian mengerahkan kendaraan water canon, dan menembakkan gas air mata.
Kurang lebih pada pukul 11.30 WIB, kericuhan tersebut bisa diakhiri. Sebagian peserta demo yang tidak terlibat kericuhan, masih bertahan di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang.
Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata, mengatakan sebanyak 400-an personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan aksi demo tersebut.
Baca Juga: Waspada Terjadi Gempa Bumi dan Tsunami, Ketua BMKG: Ini Bukan Terjadi Peningkatan, Tapi Lonjakan!
Meski demikian ribuan peserta demo berhasil masuk ke halaman DPRD dan merusak mobil aparat di area jalan Gedung DPRD, tapi disayangkan belum ada hasil yang dikabulkan dari aksi demo tersebut.
- Demo Tolak Omnibus Law di Jogja (8/10)
Demo menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di Yogyakarta pada hari ini berujung ricuh. Bentrokan terjadi saat massa Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) merangsek masuk ke gedung DPRD DIY dan diadang polisi di pintu gerbang.
Lalu, ada pelemparan batu dan botol yang direspons polisi dengan menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air untuk membubarkan massa.
Baca Juga: Menghadapi Ancaman Tsunami di Selatan Pulau Jawa, Menristek: Kita Tidak Bisa Lari Dari Bencana
"Situasinya saat ini masih genting masih ada gas air mata," kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianan, Kamis (8/10).
Huda bilang, awalnya dia melakukan audiensi bersama perwakilan massa buruh Yogyakarta yang menyampaikan aspirasinya mengenai penolakan terhadap UU Omnimbus Law Ciptaker. Audiensi belum rampung, datang maksa aksi lain sekitar pukul 13.00 WIB yang juga mau masuk DPRD DIY dan kemudian kericuhan terjadi.
Pada hari yang sama, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku menyanggupi permintaan buruh terkait penolakan mereka terhadap UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Mengejutkan! 8 Fakta Mengenai Ancaman Tsunami di Selatan Pulau Jawa
Dia mengatakan akan menyurati Presiden Jokowi untuk menyampaikan penolakan buruh terhadap Omnibus Law. Sikap Sultan muncul setelah ia menerima perwakilan buruh, Kamis (8/10).
"Mereka menyampaikan aspirasinya supaya saya bisa memfasilitasi untuk mengirim surat kepada presiden. Aspirasi dari warga masyarakat khususnya buruh, saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani gubernur sebagai respons dari aspirasi mereka," jelas Sultan.
Baca Juga: Omnibus Law Disahkan, Media Luar Negeri ‘Prihatin’, Susi Pudjiastuti: Investor Mana Yang Datang?
Masih banyak gerakan-gerakan penolakan Omnibus Law di kota lain, namun tiga kota tersebut paling menjadi sorotan media dan masyarakat Indonesia.***
