Network
LINGKAR KEDIRI – Kabar terbaru dari istana negara mengenai kelanjutan UU Omnibus Law Cipta Kerja, kabar tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Moeldoko menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menandatangani UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Kabar tersebut tentu menjadi berita buruk bagi pihak-pihak yang menolak UU sapu jagat.
Baca Juga: Satu Tahun Jokowi – Ma’ruf, Rocky Gerung Kritik Keras Pemerintah Dalam Acara Mata Najwa
Seperti yang diketahui, UU Omnibus Law Cipta Kerja hingga saat ini masih menuai penolakan dari berbagai pihak. Penolakan juga terjadi dibeberapa wilayah Indonesia, mulai dari buruh, mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat.
“Tinggal menunggu waktu, ya tinggal menunggu waktu, dalam beberapa saat,” kata Moeldoko, seperti diberitakan Warta Ekonomi.
Dengan demikian, setelah mendapat persetujuan resmi dari Jokowi UU Omnibus Law Cipta Kerja tak lama lagi masuk menjadi lembaran negara yang resmi.
“Setelah ditandatangani oleh beliau, segera diundangkan dalam lembaran negara,” imbuhnya.
Baca Juga: Jangan Sampai Lewat! Pendaftaran Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 9 Ditutup Besok
Terkait aspirasi rakyat yang menolak dan berbagai masukan yang masuk terkait Omnibus Law Cipta Kerja, Moeldoko mengatakan bahwa Presiden dan jajarannya terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.
Melaluinya pemerintah menerima kritikan dan masukan, namun tidak akan membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja.
“Presiden sudah berkomunikasi dengan berbagai kelompok, tetapi ini tidak akan berhenti, terus berjalan,” ucapnya
Baca Juga: BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi Terjadi di 12 Wilayah, Berikut Rincianya
Perlu diketahui sebelumnya, Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti juga sudah sempat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu 21 Oktober 2020 siang.
Dikutip Lingkar Kediri dari Warta Ekonomi dalam "Jangan Kaget! Ini Pengumuman Penting dari Istana dan Kabar Buruk bagi Penolak Omnibus Law", pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU sapu jagat itu.
“Terhadap kritik tersebut, Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan Perppu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah,” ungkap Abdul Mu’ti.***(Redaksi/Warta Ekonomi)
