LINGKAR KEDIRI – Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi sorotan lantaran akan hapus tes keperawanan.
Sperti diketahui, setiap perempuan yang ingin masuk TNI, wajib mengikuti serangkaian tes kesehatan. Termasuk, di dalamnya tes keperawanan.
Hal tersebut, menjadi pertentangan di kalangan organisaasi Hak Asasi Manusia (HAM) sebab tak memiliki hubungan dengan kemampuan dasar sebagai anggota militer.
Jenderal Andika Perkasa pun menangkap hal tersebut. Dirinya memberi sinyal akan menghapus tes keperawanan bagi perempuan yang ingin masuk Korps Wanita TNI AD (Kowad).
Menurut laporan The Guardian, Organisasi-organisasi hak asasi manusia (HAM) menyambut baik keputusan nyata tentara Indonesia untuk mengakhiri “tes keperawanan” yang “kasar” dan telah lama dikritik dalam perekrutan perempuan.
Dalam keterangan di YouTube TNI AD, Jenderal Andika mengadakan teleconference dengan seluruh Panglima Komando Daerah Militer di seluruh Indonesia untuk memberikan arahan persyaratan kesehatan terkait rekrutmen prajurit Korps Wanita Angkatan Darat, serta pengajuan persyaratan pernikahan personel Angkatan Darat.
“Jadi untuk kesehatan kita fokus tidak ada lagi pemeriksaan di luar tujuan rekrutmen, seleksinya agar yang diterima bisa mengikuti pendidikan pertama, yang berarti hubungannya dengan mayoritas fisik, oleh karena itu ada beberapa hal-hal yang peserta ini harus penuhi.
Baca Juga: Heboh, Pemerintah Rubah Tanggal Merah Tahun Baru Islam dan Maulid Nabi Muhammad SAW Lantaran Hal Ini
“Tetapi ada juga hal-hal yang tidak relevan, tidak ada hubungannya, dan itu tidak lagi dilakukan pemeriksaan,” kata Jenderal Andika Perkasa dalam Pengarahan KSAD Kepada Para Pangdam Terkait Persyaratan Kesehatan Rekrutmen Kowad pada 18 Juli 2021 lalu, dikutip dari akun Youtube TNI AD.
Pernyataan dari Jenderal Andika tersebut mendapat sorotan dari organisasi Human Rights.
Human Rights Watch mengatakan bahwa perubahan yang dinyatakan Andika Perkasa dalam konferensi tersebut mengacu pada “'tes keperawanan' yang kasar, tidak ilmiah, dan diskriminatif yang telah digunakan oleh semua cabang militer Indonesia selama beberapa dekade untuk merekrut perempuan”.
Andreas Harsono, peneliti Indonesia untuk Human Rights Watch, mengatakan bahwa tentara melakukan hal yang benar.
“Sekarang menjadi tanggung jawab komandan teritorial dan batalyon untuk mengikuti perintah, dan mengakui sifat tidak ilmiah, penyalahgunaan hak dari praktik ini,” ujarnya.
Senada dengan itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa tes keperawanan tidak ilmiah, berbahaya, dan pelanggaran hak asasi perempuan yang akan membawa konsekuensi langsung dan jangka panjang yang merugikan kesejahteraan fisik, psikologis dan sosial dari wanita yang mengikuti tes.
“Pemeriksaan tidak memiliki manfaat ilmiah atau indikasi klinis, munculnya selaput dara bukanlah indikasi hubungan seksual yang dapat diandalkan dan tidak ada pemeriksaan yang diketahui yang dapat membuktikan riwayat hubungan seksual,” terang WHO dalam laporannya yang berjudul Eliminating Virginity Testing yang diterbitkan pada tahun 2018.***
Disclaimer: Artikel ini sebelumnya telah tayang di Bagikan Berita dengan judul “KSAD Jenderal Andika Perkasa Disorot Media Inggris atas Sinyal Ingin Hapus Tes Keperawanan untuk KOWAD”