LINGKAR KEDIRI - Aksi unjuk rasa terhadap penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sempat diwarnai kericuhan sempat menjadi sorotan publik. Bahkan, pihak pemerintah pun mengaku tahu siapa dalang di balik kerusuhan demo tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara mengenai adanya tokoh dibalik pergerakan rakyat yang melakukan aksi demo menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Hal tersebut mendapat respon dari musisi yang terkenal kritis terhadap pemerintahan melalui lagunya, yakni Iwan Fals.
Baca Juga: Daftar 19 Wilayah Terdampak La Nina dan Perkiraan Puncak Musim Hujan, BMKG: 27,5 Persen di Indonesia
Baca Juga: Bahaya La Nina Dapat Lebih Buruk! BNPB Siapkan Beberapa Tempat Evakuasi Sementara
Pemerintah meyakini, ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja yang menolak RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law.
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya," ujar Airlangga dalam salah satu program di TV Nasional, pada Kamis 8 Oktober 2020.
"Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," tambahnya, seperti dilansir dari RRI melalui Zona Jakarta dalam artikelnya berjudul "Iwan Fals: Dalang Demo Harus Segera Disebut Namanya, Kalau Nggak Jangan-jangan Presiden Sendiri.." pada 12 Oktober 2020.
Baca Juga: Hadapi Fenomena La Nina, BNPB Ajak Masyarakat Panen Hujan, Simak Penjelasan Lengkapnya
Bahkan, pemerintah memberi bocoran tentang sosok dalang kericuhan yang dimaksud.
Pernyataan tersebut diungkap Airlangga, bahwa tokoh dibalik ini semua memiliki kepribadian dengan ego yang sangat besar.
Dengan demonstrasi yang terjadi di era pandemi Covid-19 yang berbahaya ini, maka dari itu tokoh besar ini hanya bermain dibalik layar.
Baca Juga: Tuding DPR RI Tukang Stempel dan Jokowi Dalangnya Omnibus Law, Amien Rais: UU Dengan Kejahatan Besar
Tak hanya itu, Airlangga juga menjelaskan hingga saat ini pemerintahan sendiri telah memantau tokoh tersebut.
Serta, tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum, apabila situasi aksi massa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia semakin ricuh.
Apalagi, kericuhan ini terjadi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, mengingat aksi demonstrasi melibatkan banyak orang, akan berbahaya untuk keselamatan semua masyarakat di Indonesia.
Baca Juga: Resmi Besok! FPI Bersama Ormas Lainnya Akan Tuntut Jokowi Mundur dan Tolak UU Cipta Kerja
"Situasi sekarang adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), jadi ini berpotensi untuk menyebarkan Covid-19. Oleh karena itu, dalam PSBB sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas," jelas Airlangga.
Menurutnya, jika penularan Covid-19 tidak kunjung berhenti, maka akan butuh waktu yang panjang lagi untuk memulihkan ekonomi apalagi jika adanya demo seperti ini.
Oleh karena itu, ia menegaskan, pemerintah tidak akan segan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum jika situasi semakin tidak kondusif.
Baca Juga: Sosok Sasa, Kartini Milenial yang Lantang Orasi Pancasalah dan Pro Kontra Omnibus Law Cipta Kerja
"Kita tidak bisa menghukum hanya berdasarkan kata-kata. Tentu kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan. Apabila ada tindakan hukum (yang dilanggar), pemerintah mengambil tindakan tegas, terutama melalui aparat penegak hukum," jelas Airlangga.
Ia pun meyakini, mobilisasi aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law ini sudah dirancang dengan rapi, bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan di DPR.
"Demo itu digerakkan tanpa melihat isi undang-undang dan sebagian dari penggerak demo memang ditugaskan untuk demo. Bukan persoalan isinya apa. Jadi ini adalah gerakan yang dimobilisasi."
Baca Juga: Dua Gempa Hari ini Guncang Lumajang dan Banda Aceh, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
"Dan dimobilisasinya itu sebelum undang-undang diketok dan jadwalnya sudah dibuat tanggalnya. Jadi kita harus melihat secara objektif bahwa ini memang ada gerakan dari mereka di balik layar yang memang ingin mendapatkan perhatian," tutur Airlangga.
Pemerintah bahkan mengetahui, meski 90% pabrik tetap beroperasi dan berproduksi, tapi mereka tetap mengirimkan utusan karyawannya untuk melakukan aksi massa.
"Memang ada beberapa pabrik 'mengirimkan utusan' karena mereka khawatir pabriknya terganggu. Nah, ini lah tentu sebagai pengikut-pengikut 'merasa harus berpartisipasi' dalam kegiatan-kegiatan semacam ini," ujarnya.
Baca Juga: Fadli Zon Kritik Pedas Prabowo 'Rezim Tangan Besi' Sebagai Atasannya Sendiri dan Pemerintahan Jokowi
Tak ayal, pernyataan dari Menteri Airlangga Hartanto itu membuat khalayak penasaran.
Termasuk musisi kondang Iwan Fals, yang dikenal sejak dulu banyak mengkritisi pemerintah melalui lirik lagunya.
Dikutip melalui akun Twitter pribadinya @iwanfals, sang musisi mengunggah sebuah cuitan pada 11 Oktober 2020.
Baca Juga: PSBB Transisi di DKI Jakarta Masih Berlanjut, Anies Baswedan Klaim Kasus Covid-19 Telah Berkurang
Ditulisnya, jika pemerintah sangat perlu untuk segera menyebut dalang kerusuhan demo yang dimaksud.
Karena jika tidak, maka publik akan berspekulasi jika kerusuhan dibuat sendiri oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"& itu Aktor atau Dalang kerusuhan demo yg kemaren atau apalah namanya, harus segera disebut namanya oleh Pemerintah atau Hakim, klo nggak jangan2 orang bisa menduga Presiden sendirilah dalangnya," tulis akun @iwanfals dalam cuitannya pada 11 Oktober itu.
Baca Juga: Insentif Prakerja Kamu Belum Cair? Simak 7 Tips ini Agar Tak Ada Kendala
Seperti diketahui, hingga saat ini pemerintah belum memberi pengumuman resmi terkait siapa dalang di balik kerusuhan demopenolakan RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law.***(Lusi Nafisa/Zona Jakarta)