Setahun Pemerintahan Jokowi, Kemenkeu Selalu Aktif Kawal Ekonomi di Era Pandemi, Apa Saja? Simak ini

24 Oktober 2020, 10:56 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). /Sekreatirat Presiden/YouTube

LINGKAR KEDIRI - Setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengawal bersama kinerja pemerintahan untuk Indonesia Maju.

Di tengah pandemi Covid-19, Kemenkeu tetap responsif menghadapi perkembangan ekonomi domestik maupun global dengan menggunakan kebijakan fiskal seperti refocusing (kembalik fokus) dan realisasi anggaran, serta pemberian stimulus ekonomi.

Kebijakan di bidang fiskal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha di tengan tekan pandemi.

Baca Juga: 5 Buah Berserat ini Dapat Atasi Kolestesterol, Diabetes hingga Kanker, Berikut Jenis dan Manfaatnya

Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Serahkan JPS Bagi Kelompok Kerja Perempuan Terdampak Covid-19 di Mojokerto

Refocusing dan realisasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di kementerian atau lembaga dan Pemerintahan Daerah (Pemda), dilakukan agar APBN maupun APBD dapat fokus berupaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Sebesar Rp190 triliun anggaran belanja telah dihemat, dan Rp 55 triliun telah di realokasikan.

Stimulus pertama pada bulan Februari 2020, sebesar Rp8,5 triliun digunakan untuk penguatan ekonomi domestik melalui akselerasi belanja negara dan mendorong kebijakan belanja padat karya, serta stimulus fiskal sektoral bagi industri terdampak.

Baca Juga: Inilah 8 Tersangka Kebakaran Kejagung, Dari Tukang Bangunan Hingga Pejabat, Simak Kronologisnya

Lalu, stimulus kedua pada bulan Maret 2020, sebesar Rp22,5 triliun ditujukan untuk mendukung daya beli masyarakat serta mendorong kemudahan ekspor-impor melalui stimulus fiskal dan non fiskal serta kebijakan sektor keuangan.

Stimulus 3, yang juga pada bulan Maret 2020, sebesar Rp405,1 triliun untuk kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, serta stabilitas sistem keuangan melalui dua pilar Perppu nomor 1/2020.

Dua pilar ini berkaitan dengan kebijakan keuangan publik untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dunia usaha dan pemulihan ekonomi, serta kebijakan sektor keuangan.

Baca Juga: Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 2 Sebentar Lagi, Segera Cek Data Anda Agar Dana Dapat Cair

Dilansir dari website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeru RI), menjelaskan bahwa pada perluasan stimulus 3.

Pada Stimulus ke-3 itu, anggaran sebesar Rp695,2 triliun dari Produk Domestik Bruto (GDP) , dialokasikan untuk dua kategori besar, yakni dana kesehatan sebesar Rp87,55 triliun dan pemulihan ekonomi sebesar Rp607,65 triliun.

Kemenkeu terus berusaha agar bisa mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mencapai 5 program prioritas yang diarahkan pada reformasi struktural di Indonesia.

Baca Juga: Lawan Covid-19, Penggunaan Face Shield Disarankan Dokter Ahli Dunia, Simak Penjelasannya

Prioritas tersebut terdiri dari pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi.***

Editor: Mualifu Rosyidin Al Farisi

Sumber: Kemenkeu

Tags

Terkini

Terpopuler