LINGKAR KEDIRI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sampaikan, potensi gempa bumi disusul tsunami ancam Kota Padang, Sumatera Barat.
Hal tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dimana penelitian tersebut menyatakan jika terjadi patahan Megathrust Mentawai, maka akan terjadi gempa bumi berkekuatan 8,9 magnitudo dan tsunami di Kota Padang.
Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Sumbar, Syahrazad Jamil menyampaikan gelombang tsunami di Kota Padang dapat mencapai ketinggian 6 hingga 10 meter.
Baca Juga: Pemkot Kediri Imbau Staf BUMN dan Swasta Kenakan Tenun Ikat, Pengrajin Mulai Banyak Pesanan
"20 sampai 30 menit kemudian disusul gelombang tsunami di Kota Padang setinggi enam hingga 10 meter dengan jarak dua hingga lima kilometer," kata Jamil, saat diskusi virtual terkait upaya pengurangan risiko bencana tsunami di Provinsi Sumbar, pada Jumat (13/11) dilansir Lingkar Kediri dari Antara.
Lebih lanjut, gempa bumi disertai tsunami tersebut diprediksi akan berdampak pada 1,3 juta penduduk.
Jika menggunakan skenario terburuk, maka diperkirakan 39.321 jiwa meninggal dunia, 52.367 hilang dan 103.225 mengalami luka-luka.
Baca Juga: Istimewa, ini 4 Destinasi Wisata Banyuwangi yang Bakal Manjakan Liburanmu, Yuk Simak!
"Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Minangkabau hancur, itu prediksi para ahli," lanjutnya.
Perlu diketahui, Syahrazad Jamil melanjutkan, Pulau Sumatera sudah mengalami beberapa kali bencana tsunami.
Untuk Provinsi Sumbar, tsunami terjadi di Kepulauan Mentawai pada 25 Oktober 2010 silam dengan memakan korban jiwa mencapai 408 orang.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziah Bantah Penyaluran BSU Termin II Ada Penundaan, Berikut Penjelasannya!
Menanggapi hal tersebut, dengan melihat kemungkinan terburuk, Provinsi Sumbar telah melakukan berbagai upaya, di antaranya membangun kemitraan dan koordinasi bersama Non Governmnet Organization (NGO) nasional maupun internasional termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Syahrazad Jamil menambahkan, Pemerintah Sumbar juga bekerja sama dalam pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
Baca Juga: Resmi Jadi Warga Negara Indonesia, Gelandang Asal Persija Mengaku Tak Sabar Menanti Panggilan Timnas
Serta menggandeng kelompok siaga bencana hingga tingkat desa atau kelurahan.
Selanjutnya, kerja sama dengan TNI dan Polri terus diperkuat dalam hal penanggulangan bencana termasuk dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Provinsi tersebut.
Baca Juga: Berhentinya Peradilan HAM, Kupas Tuntas Terjadinya Tragedi Semanggi 11 Hingga 13 November
Pemerintah Sumbar juga terus memperkuat program dan kegiatan pengurangan risiko bencana dengan membentuk satuan pendidikan aman bencana, kelompok siaga bencana, latihan evakuasi mandiri dan pembangunan sarana mitigasi serta evakuasi berupa shelter, peta jalur evakuasi, dan peringatan dini.
Baca Juga: Soal RUU Minol, MUI: Pemerintah Harus Tegas
"Bantuan shelter yang kita bangun memberikan rasa aman bagi masyarakat. Apalagi, sejak kejadian gempa 2009 sudah menjamur bangunan seperti hotel yang memberikan rasa aman," pungkasnya.***