Network
“Karena jika kita mengorbankan ekonomi itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan, oleh karena hal-hal tersebutlah, pihaknya bersama seluruh jajaran pemerintahan selalu berupaya mencari keseimbangan.
"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tetapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah,” tegas Jokowi.
Baca Juga: Terungkap! Pelaku Pengunggah Kolase Foto Ma'ruf Amin Kakek Sugiono Adalah Ketua MUI di Tanjungbalai
Setelah pernyataan itulah, perbincangan publik-pun mulai heboh.
Pernyataan itu juga mendapat respon dari Pakar Politik dari Universitas Indonesia (UI) yang mengatakan, kemungkinan dari pernyataan Presiden Jokowi diperkirakan hubungan pusat dan daerah yang kurang harmonis.
"Kemungkinan karena kurang harmonis antara kebijakan di tingkat pusat dan di daerah," ujar Pakar Politik UI, Dr. Ade Reza Hariyadi seperti dilansir dari RRI pada Minggu, 4 Oktober 2020.
Baca Juga: Hai ARMY! BTS Resmi Perform di Billboard Music Awards 2020 loh, Yuk Simak
Menurut Ade Reza, bagaimanapun juga Anies Baswedan merupakan seorang Gubernur DKI Jakarta yang memiliki beberapa kewenangan tersendiri dan tidak sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang pemerintah pusat.
"Tetapi harus diakui juga posisi DKI itu juga merupakan ibukota negara. Jadi memang harus ada harmonisasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Harus bisa seiring, termasuk diantaranya dalam penanganan pandemi Covid-19," jelasnya.
