Network
“Harusnya yg pertama menolak karena merasa memiliki keadilan sosial Soekarmo ya kawan2 itu. Kecuali pimpinannnya ada yg keblinger, gak ada syarat2 sedikitpun PDIP menerima RUU itu,” sambungnya.
Kicauan Politikus Partai Demokrat tersebut, dikarenakan ia menganggap Omnibus Law belum komprehensif dan berpotensi merugikan rakyat, Andi juga mendesak pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang UU Cipta Kerja tersebut.
Baca Juga: Mengejutkan! 8 Fakta Mengenai Ancaman Tsunami di Selatan Pulau Jawa
Tweet Andi Arief pun langsung mendapat tanggapan dari pengguna Twitter lain.
“PDIP sudah dikuasai pengusaha, jadi mereka mewakili pengusaha bukan rakyat. Jargon partai wong cilik tapi nyatanya partai wong sugih dan cukong. Kasihan rakyat kecil banyak kena tipu mentah² dan hanya dijadikan alat pemuas nafsu ingin berkuasa partai. Sadarlah wahai rakyat,” tulis akun @Heryhary4.
“Ayo bang kasih tekanan ke PDI-P,partai wong cilik sejati apa partai yg memperalat wong cilik. Telanjangi sampai khalayak bisa melihat PDI-P yg sesungguhnya,” tambah akun @Mohamma18609681.
Baca Juga: Daftar 14 Wilayah Indonesia Terancam Gempa Bumi dan Tsunami, BMKG: Tidak Hanya Pulau Jawa Saja
“Sebuah UU seharusnya berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. RUU Ciptaker sudah menerabas semuanya,” timpal akun @sigitraditya79.
Tidak hanya tanggapan tersebut, ada beberapa Tweet dari Andi Arief yang mengkritik mengenai pengesahan UU Cipta Kerja tersebut.***
