Network
Uang hasil pemotongan tersebut diduga digunakan untuk membiayai kebutuhan kampanye Pilkada dan Pileg yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014.
Baca Juga: Bikin Haru! 3 Lagu ini Cocok Untuk Peringati Hari Ayah Nasional 2020, Berikut Lirik dan Maknanya
Rachmat juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk tanah seluas 20 hektare di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor agar memperlancar perizinan pembangunan pondok pesantren, serta menerima gratifikasi berupa satu unit mobil Toyota Vellfire seharga Rp.825 dari pengusaha swasta.
Gratfikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan tugasnya, serta tidak dilaporkan kepihak KPK dalam tenggat waktu 30 hari kerja.
Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.***
