LINGKAR KEDIRI - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan pengembangan wisata halal di Indonesia masih terhambat. Hal itu menurutnya dipicu literasi masyarakat yang rendah dalam memahami konsep ekonomi syariah.
Akibatnya, Wapres mengatakan kondisi itu menimbulkan banyak persepsi salah bahwa wisata halal berarti wisatanya akan disyariahkan. Padahal, bukan demikian.
Baca Juga: PLTSa Benowo Surabaya Resmi Beroperasi, Presiden Jokowi: Kota Lain Jangan Ruwet
Untuk itu, dia mengatakan pemerintah akan terus berusaha meningkatkan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah termasuk pentingnya mengembangkan wisata halal.
"Tentu kita ingin menghilangkan persepsi yang salah tentang wisata halal atau wisata syariah itu," tegas Ma’ruf Amin dalam keterangan resminya dikutip Lingkar Kediri, Jum'at, 7 Mei 2021.
Dia menjelaskan konsep wisata halal sejatinya adalah penyediaan layanan-layanan syariah di setiap destinasi wisata. Dia mencontohkan seperti adanya layanan syariah, layanan halal, restoran halal hingga tempat salat atau musholla.
Wapres mengatakan tersedianya layanan tersebut dapat menarik wisatawan, khususnya wisatawan muslim. Karena, hal itu akan memberikan kenyamanan kepada para wisatawan.
Baca Juga: Menag Yaqut Terbitkan SE No 7 2021 Tentang Panduan Salat Idul Fitri, Ini Ketentuannya
"Ekonomi syariah itu sesuatu yang baik, yang berkeadilan, yang membawa kebaikan dari berbagai sektor," terangnya.
Dia mencontohkan seperti konsep wisata halal di Kota Beijing, Tiongkok dan wisata Nami Island di Korea Selatan. Dia mengatakan tempat wisatanya menyediakan restoran halal serta tempat salat atau musholla.
Baca Juga: Menag Yaqut Terbitkan SE No 7 2021 Tentang Panduan Salat Idul Fitri, Ini Ketentuannya
Oleh sebab itu, Wapres menegaskan bahwa penyediaan layanan syariah adalah konsep yang dipakainya untuk mewujudkan wisata halal, bukan mensyariahkan wisatanya.
"Nah, ini yang memang kita kembangkan di daerah-daerah itu. Jadi, wisata syariah itu bukan berarti wisatanya akan disyariahkan,” tegasnya.
Baca Juga: Menag Yaqut Terbitkan SE No 7 2021 Tentang Panduan Salat Idul Fitri, Ini Ketentuannya
Saat ini, lanjut Wapres, pengembangan wisata halal sudah mulai dilakukan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dia menyampaikan ada pendidikan pariwisata bagi santri melalui balai latihan kerja (BLK) di pesantren-pesantren untuk mencetak para pemandu wisata halal.
"Santri dididik untuk bagaimana dia menjadi pemandu wisata. Nah, ini dalam rangka mengembangkan wisata halal itu," ucapnya.
Baca Juga: Menag Yaqut Terbitkan SE No 7 2021 Tentang Panduan Salat Idul Fitri, Ini Ketentuannya
Di samping penyediaan tenaga kerja yang mengerti syariah, menurut Wapres, berbagai fasilitas pelayanan syariah yang mendukung wisata halal juga akan terus dikembangkan.
"Kita ingin mengembangkan selain travel halal juga semua fasilitas, termasuk spa halal. Itu yang akan kita lakukan dan sudah mulai di beberapa daerah," pungkasnya.***