Mahfud MD: Korupsi Era Reformasi Lebih Meluas daripada Era Orde Baru

Baca Juga: Poligami Uje Seret Nama Artis, Umi Pipik Ungkap Istri Kedua Dari Desa

Kunci penyelesaian, menurut dia, tak cukup hanya dengan aturan-aturan atau jabatan, sebab aturan dan jabatan dibuat melalui apa yang diasumsikan sebagai keharusan demokrasi.

"Jika para aktor demokrasinya bermoral bobrok maka produk hukum dan pelaksanaannya pun akan bobrok. Hukum itu kan sangat ditentukan oleh moral para aktornya. Itulah tugas kita ke depan," ujarnya.

Baca Juga: Gerhana Bulan Total Sebabkan Air Laut tinggi Hingga Banjir Rob, BMKG Himbau Masyarakat Waspada dan Siaga

Oleh karena itu, kata dia, demokrasi perlu ditata ulang dengan keluhuran moral para aktornya agar yang tumbuh adalah demokrasi substansial, bukan demokrasi kriminal.

"Ada dalil yang menyatakan bahwa dalam arti tertentu hukum adalah produk politik, jika moralitas politik bagus maka hukum dan penegakannya akan bagus. Tapi jika moralitas politik jelek maka hukum dan penegakannya juga akan jelek," ujarnya.***