Network
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat KTP dan domisili usaha berbeda, maka bisa melampirkan Surat Keterangan Usaha (KUR).
Baca Juga: Mutilasi di Kalibata, Berikut Beberapa Fakta Menariknya.
4. Pelaku usaha mikro tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR).
5. Harus memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan menunjukkan surat usulan calon penerima BPUM.
6. Calon penerima bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota kepolisian negara republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
Baca Juga: Zodiak Keuangan Minggu 20 September 2020: Selain Sagitarius, Zodiak Mana yang Boros? Simak Disini
Tak hanya syarat di atas yang harus dilengkapi oleh calon penerima bantuan usaha mikro, tapi juga harus diusulkan oleh pengusul BPUM, yaitu:
1. Kementerian/Lembaga.
2. Dinas koperasi dan usaha kecil, mikro, dan menengah di provinsi atau kabupaten/kota.
