LINGKAR KEDIRI - Pemerintah resmi untuk melanjutkan PPKM pada 25 Juli 2021.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui akunyoutube kesekretarian negara.
Dirinya mengungkapkan jika kondisinya membaik maka PPKM akan dibuka pada tanggal 26 Juli 2021.
Kebijakan ini menuai tanggapan dari Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta.
Sukamta menilai bahwa kebijakan Presiden terkait PPKM adalah sebuah kebimbangan.
Dirinya meminta Presiden Jokowi untuk mendahulukan keselamatan Jiwa .
Baca Juga: Rektor UI Rangkap Jabatan, Said Didu Singgung Mahfud MD Hingga Sebut Indonesia Bukan Negara Hukum
Hal demikian lantara Indonesia tengah mengalami kenaikan lonjakan kasus covid-19.
Wakil ketu fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa Komando Jokowi tengah bimbang dengan kondisi tersebut.
Dia tegas mengatakan, pemerintah harus mengkesampingkan dulu kepentingan ekonomi.
"Saat ini sudah lebih dari 76.000 anak bangsa meninggal karena Covid. Setiap hari dilaporkan lebih dari 1.000 kematian," tutur Sukamta dalam keterangannya pada Rabu, 21 Juli 2021.
Sukamta lantas menyinggung laporan ratusan orang yang meninggal saat isolasi mandiri.
Atas penilaian tersebut, dia melihat akan lebih baik jika pemerintah mendahulukan kepentingan kesehatan.
Baca Juga: UAS Sebut Tak Selamanya Babi Haram Bagi Umat Islam, Tokoh Nadlatul Ulama: Itu Diatur Dalam Al-Qur’an
Sayangnya, Sukamta malah melihat kondisi saat ini, pemeritah justru mengalami kebimbangan.
Dengan situasi tersebut, kata dia, kebijakan yang diambil malah akan membingungkan dan tak efektif.
"Jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian," tutur dia.
Dikutip Lingkarkediri.com dari artikel yang tayang sebelumnya di Pikiranrakyat.com dengan judul "Politisi PKS Lihat Pemerintah Masih Bimbang Perpanjang PPKM Darurat, Risikonya Nyawa", Dia lantas memberi solusi agar masyarakat bisa tenang di sutuasi seperti saat ini.
Pertama, kata dia, hal yang paling mendesak adalah harus dipastikan semua daerah siap dengan fasilitas kesehatannya.
Kemudian, pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan.
Lalu yang kedua, segera menuntaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga miskin, buruh.
"Jika perlu, pemerintah bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan Rp 50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol," katanya.***(Rizki Laelani/Pikiranrakyat)